Penetapan identitas kependudukan digital (IKD) sekarang tidak serta-merta menggantikan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Keduanya saling melengkapi.

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital digelar di UGM sebagai salah satu upaya mempercepat penyebaran penggunaaan KTP digital di kalangan masyarakat.

Ditjen Dukcapil menargetkan penggunaan identitas kependudukan digital capai 25 persen perekaman KTP elektronik, yaitu sekitar 50 juta. Namun, sebagian kalangan juga mengingatkan ketangguhan sistem menjaga keamanan data.

Kementerian Dalam Negeri menargetkan 25 persen dari total populasi Indonesia atau sekitar 50 juta penduduk memiliki identitas kependudukan digital (IKD) di HP-nya tahun ini.

Sejumlah problem menghambat pencetakan KTP elektronik. Karena itu, Kemendagri mendorong transformasi KTP elektronik ke KTP digital.

Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, mulai memberlakukan kartu tanda penduduk atau KTP digital secara bertahap. Selain lebih praktis, penerapan identitas kependudukan digital itu juga terintegrasi dengan kartu lainnya.

Kemendagri menyebut sistem keamanan pada KTP digital hampir sama dengan aplikasi digital yang umum dipakai masyarakat seperti e-banking atau mobile banking yang digunakan untuk transfer uang, belanja, dan sebagainya.