Karni membantu pengurusan dokumen kependudukan bagi warga kelompok marjinal di Jakarta Selatan.

Perangkat disdukcapil diutus ke loket kelurahan untuk memantau permasalahan dalam proses registrasi kependudukan.

Pegawai tidak tetap Dispendukcapil Kabupaten Malang dan seorang calo menjadi tersangka pungli pengurusan KTP dan KK.

Sebanyak 12.851 ASN di DKI Jakarta terdampak sistem penataan NIK. Langkah ini sebagai bukti tidak ada tebang pilih.

Banyak warga yang kaget KTP-nya akan dinonaktifkan. Padahal, mereka sudah lama tinggal di lokasi domisili.

Jakarta akan menonaktifkan KTP warganya yang tinggal tak sesuai domisili dengan beberapa pengecualian.

Janganlah karena salah urus oleh manajemen perusahaan, industri yang dibangun dengan susah payah disuntik mati.

Para pelaku melakukan pungli itu dengan cara meminta uang berkisar Rp 10.000 –Rp 30.000 kepada warga yang ingin mencetak KTP. Padahal seharusnya gratis dan dilakukan di Mall Pelayanan Publik.