Menu
Cari
Berlangganan
Masuk
Mobile App
Reward
Kompas Hari Ini
Baru
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
kriteria
Indeks Pembangunan Manusia dan kondisi ekonomi di 101 daerah yang akan diisi penjabat kepala daerah di 2022 cukup variatif. Kemendagri perlu cermat memilih penjabat agar mereka bisa mengatasi tantangan beragam di daerah.
Bagikan
Perlu Ekstra Cermat Menyaring 101 Penjabat Kepala Daerah
Indeks Pembangunan Manusia dan kondisi ekonomi di 101 daerah yang akan diisi penjabat kepala daerah di 2022 cukup variatif. Kemendagri perlu cermat memilih penjabat agar mereka bisa mengatasi tantangan beragam di daerah.
Politik & Hukum
·
18 April 2022 · 05:30 WIB
Disnakertrans DKI Perluas Kriteria demi Bantu Kesejahteraan Pekerja
Disnakertransenergi DKI Jakarta memperluas kriteria pekerja penerima KPJ, yaitu dari UMP plus 10 persen menjadi UMP plus 15 persen. Kebijakan itu untuk menekan pengeluaran para pekerja ber-KTP DKI yang bergaji UMP.
Metropolitan
·
23 November 2021 · 18:25 WIB
PMI Kediri Berharap Penyintas Jadi Donor Plasma Konvalesen
Produksi plasma konvalesen tidak sebanding dengan tingginya permintaan. Apalagi, ada kecenderungan jumlah calon donor plasma konvalesen turun sejak April lalu.
Nusantara
·
13 Juli 2021 · 18:38 WIB
Penambahan Pasien Covid-19 di Kediri dan Malang Masih Terjadi
Penambahan pasien positif Covid-19 di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terus terjadi. Dalam sepekan terakhir, penambahan cukup mencolok terjadi pada 16 Juli 2020 sebanyak 15 orang.
Nusantara
·
20 Juli 2020 · 22:00 WIB
Belum Ada Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat yang Penuhi Seluruh Kriteria Pemberlakuan Normal Baru
Normal baru belum bisa diberlakukan di NTB. Hal itu karena belum ada satu pun kabupaten kota di daerah itu yang bisa memenuhi seluruh kriteria kebijakan itu. Baik itu yang berada di Pulau Lombok, maupun Pulau Sumbawa.
Nusantara
·
4 Juni 2020 · 21:46 WIB
Iklan