Jika pemerintah memutuskan sumber dana Bakti dari USO, keputusan itu tidak tepat mengingat banyaknya tugas Bakti.

Inovasi pembiayaan dan perluasan cakupan kerja sama pembiayaan dibutuhkan untuk menangani kesenjangan pembiayaan infrastruktur air di Indonesia. Untuk itu, skema insentif, seperti kemudahan berusaha, perlu dikembangkan.

Pembangunan IKN dilakukan bertahap. Agar tahap pertama berjalan sesuai target, percepatan dilakukan, salah satunya proses kerja sama pemerintah dan badan usaha. Pengadaan pun dipercepat dari 20 bulan jadi 5 bulan.

Dibandingkan dengan fase 1, pendanaan fase 4 ini lebih besar meski rute lebih pendek. Fase 1 dengan 16 km menelan pembiayaan Rp 16 triliun, fase 4 dengan 10,9 km diperkirakan menelan Rp 17 triliun.

Pemkab Madiun meyakini proyek penerangan jalan berperan menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan keselamatan publik, termasuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Realisasi proyek itu ditargetkan Juli 2023.

Minat swasta berinvestasi bergantung pada jenis infrastrukturnya. Kalau secara ekonomi memang ”reliable” (dapat diandalkan) atau memungkinkan, pasti mereka berminat. Swasta juga membutuhkan jaminan kepastian usaha.

Kota tetap akan tumbuh berkembang semasa dan usai pandemi Covid-19. Untuk itu, butuh terobosan membiayai pengadaan infrastruktur publik di kawasan urban yang mencukupi kebutuhan seluruh warga di era virus korona ini.

Kemampuan anggaran mesti dipastikan agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak menjadi disinsentif bagi industri telekomunikasi. Sementara itu, utilisasi jaringan tulang punggung Palapa Ring ditingkatkan.