Keandalan Ekonomi Proyek Infrastruktur Bisa Menjadi Magnet Swasta

Minat swasta berinvestasi bergantung pada jenis infrastrukturnya. Kalau secara ekonomi memang ”reliable” (dapat diandalkan) atau memungkinkan, pasti mereka berminat. Swasta juga membutuhkan jaminan kepastian usaha.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) berbincang bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri) dan Presiden Direktur CAS Nurhadijono Nurjadin seusai mengadakan konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Konferensi pers mengumumkan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo. Bandara Komodo menjadi bandara pertama di Indonesia yang menggunakan skema proyek KPBU dengan partisipasi investor asing.

JAKARTA, KOMPAS — Peran sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur dibutuhkan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketertarikan sektor swasta untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur tergantung tingkat keandalan ekonomi suatu proyek investasi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia untuk periode 2020-2024 sebesar Rp 6.445 triliun. Pembiayaan dari pemerintah diestimasi Rp 2.385 triliun atau 37 persen dari total kebutuhan. Pembiayaan dari pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) sebesar Rp 1.353 triliun atau 21 persen. Adapun pembiayaan terbesar dari sektor swasta senilai Rp 2.707 triliun atau 42 persen dari total kebutuhan.