Pemilu 2024 jadi momentum untuk melahirkan konsensus kebangsaan guna memperkuat pengelolaan perikanan nasional untuk generasi emas.

Penyaluran bahan bakar bersubsidi bagi nelayan masih tersendat dan membutuhkan terobosan terkait prosedur penyaluran. Di sisi lain, pengawasan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi penyelewengan dan salah sasaran.

Usaha kelautan dan perikanan kerap dipandang berisiko tinggi. BLU LPMUKP menyatakan kredit usaha nelayan tergolong tidak bermasalah.

Pemerintah diharapkan melibatkan seluruh pemangku dalam merumuskan kebijakan kelautan dan perikanan. Diharapkan, kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan para pemangku, termasuk nelayan kecil.