Investasi yang adil, berkepastian hukum, demokratis, dan berkelanjutan perlu didukung dan pada saat bersamaan harus diupayakan terbitnya peraturan maupun upaya-upaya dalam rangka implementasi Pembaruan Agraria.

Riset terhadap 1.109 peraturan daerah terkait kemudahan berusaha yang berasal dari 153 kabupaten/kota di 32 provinsi menunjukkan adanya sejumlah persoalan. Perlu upaya terpadu di pusat dan daerah untuk mengatasinya.

Layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau ”online single submission” pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, Rabu (11/9/2019).