Asumsi dasar pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dipangkas dari 5,3-5,7 persen menjadi 5,1-5,7 persen. Target penerimaan dan belanja negara tahun depan diperkirakan juga menjadi lebih moderat dan perlu lebih selektif.

Kementerian Keuangan mengusulkan alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 503,7 triliun-Rp 546,9 triliun untuk 2024. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dana perlindungan sosial yang digelontorkan saat pandemi.

Instrumen fiskal menjelang pemilu biasanya rawan ditunggangi kepentingan politik dan usulan belanja populis. Pemerintah akan tetap mengarahkan politik anggaran sesuai fungsi dasar APBN.