Pemerintah akan berupaya melindungi warga sipil dengan mencegah serangan kelompok kriminal bersenjata seperti yang terjadi di Yahukimo tak terulang. 

Pemerintah harus serius menjalankan kebijakan nonkekerasan untuk dapat menyelesaikan masalah konflik di Papua.

Kekerasan oleh aparat keamanan di Papua terjadi sejak awal 1960-an, atau sebelum Operasi Trikora digelar.

Tegaknya supremasi hukum penting untuk menjamin keselamatan dan perlindungan HAM bagi warga sipil ataupun TNI/Polri.

Buntut penyiksaan yang diduga dilakukan aparat terhadap warga di Papua, belasan mahasiswa Papua di Kalteng unjuk rasa.

Dialog dan negosiasi damai menjadi sarana utama upaya penyelesaian konflik di Papua. Pelibatan gereja dan cendekiawan yang lekat dengan masyarakat Papua dan dapat diterima oleh orang asli Papua menjadi sangat penting.

Gejolak di tanah Papua terus berulang. Terakhir, empat prajurit TNI dalam operasi penyelamatan sandera gugur diserang kelompok kriminal bersenjata. Evaluasi penanganan Papua diperlukan.

Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Gabriel Lele mengingatkan, tindakan kekerasan dari Organisasi Papua Merdeka atau Komite Nasional Papua Barat perlu dihadapi dengan pendekatan tegas terukur.