Generasi muda menunjukkan keluwesan dalam beragama. Mereka memahami agama secara cair, antara pedoman hidup dan sebagai identitas.

Perlu komitmen dan ikhtiar bersama membenahi mutu demokrasi kita yang tertawan dalam kemandekan. Apabila situasi ini tak hendak dibenahi, tak menutup kemungkinan kualitas demokrasi kita tersungkur pada titik terparahnya.

Komnas HAM mencermati adanya kasus-kasus terkait dengan intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan yang menonjol sepanjang 2020-2021. Dari kematian laskar FPI hingga izin pembangunan gereja jadi perhatian Komnas HAM.

Komnas HAM meluncurkan standar norma dan pengaturan tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Aturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat negara agar tak ada lagi pembatasan dan pelarangan KBB

Praktik pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan selama 2008-2018 masih terjadi. Padahal, kebebasan tersebut dijamin sepenuhnya oleh konstitusi.

Pengekangan kebebasan sipil dinilai negatif bagi demokrasi. Sebab, watak politik otoritarian, antara lain, ditandai dengan makin solidnya lembaga politik kekuasaan dan makin terkekangnya kebebasan sipil.

Penangkapan Sudarto, aktivis kebebasan beragama/berkeyakinan dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara sekaligus pembungkaman terhadap suara kritis dan demokrasi.