Upaya ciptakan birokrasi yang ramping dan ”sat-set” akan hadapi hambatan keras jika Prabowo tambah jumlah kementerian.

Sembilan fraksi di DPR saat rapat pengambilan keputusan tingkat I DPR setuju ke paripurna, kecuali PDI-P dengan catatan.

Isu penambahan jumlah kementerian muncul seusai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai presiden-wakil presiden terpilih.

DPR terbagi-bagi soal revisi UU Kementerian Negara, ada yang sepakat ubah jumlah menteri jadi kewenangan presiden, namun Fraksi PKS dan PDI-P mempertanyakan efisiensi dan kebutuhan perombakan.