Pengalaman Singapura dan Hong Kong menunjukkan dampak positif dari kebijakan jalan berbayar. Diperlukan kesiapan matang agar ERP tak jadi beban masyarakat. Bagaimana dengan kesiapan Jakarta?

Pemprov DKI Jakarta tengah mencari cara mengatasi macet, salah satunya dengan penerapan jalan berbayar elektronik atau ERP. Cara ini mengatur penggunaan jalan pada kawasan tertentu agar tidak melampaui kapasitasnya.

Penanganan kemacetan menjadi satu dari tiga program prioritas saat ini di Jakarta. Rencana induk penataan transportasi dan komitmen pemerintah jadi kombinasi untuk mengurai masalah klasik tersebut.

”Electronic road pricing” atau jalan berbayar diproyeksikan sebagai inovasi pengurai kemacetan lalu lintas Jakarta. Penerapan jalan berbayar ditargetkan dimulai pada 2022.

Jakarta masih menempati posisi ke-10 kota termacet di dunia, naik tiga peringkat daripada sebelumnya. Tak ada penguraian kemacetan secara signifikan dalam setahun ini.

Sebagai dasar pelaksanaan aturan jalan berbayar elektronik (”electronic road pricing”/ERP) di wilayah DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI tengah menyiapkan naskah dari peraturan daerah tentang ERP tersebut.

Jalan berbayar elektronik (ERP) menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan Ibu Kota. Prinsip ERP, mirip kebijakan ganjil genap. Intinya membatasi kendaraan bermotor yang melintas di sejumlah jalan protokol.

Rekayasa lalu lintas untuk mengendalikan kemacetan terus dilakukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan jalan berbayar pada 2021 setelah kajian mengenai hal ini selesai.