Lima rute baru Transjabodetabek sudah disetujui oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Pengalaman Singapura dan Hong Kong menunjukkan dampak positif dari kebijakan jalan berbayar. Diperlukan kesiapan matang agar ERP tak jadi beban masyarakat. Bagaimana dengan kesiapan Jakarta?

Pemprov DKI Jakarta tengah mencari cara mengatasi macet, salah satunya dengan penerapan jalan berbayar elektronik atau ERP. Cara ini mengatur penggunaan jalan pada kawasan tertentu agar tidak melampaui kapasitasnya.

Penanganan kemacetan menjadi satu dari tiga program prioritas saat ini di Jakarta. Rencana induk penataan transportasi dan komitmen pemerintah jadi kombinasi untuk mengurai masalah klasik tersebut.

PT Jasa Marga akan menyesuaikan tarif beberapa ruas tol mulai Minggu (17/1/2021). Seiring dengan penyesuaian tarif tol ini, perwakilan konsumen mendorong agar PT Jasa Marga terus meningkatkan pelayanan.

Jakarta masih menempati posisi ke-10 kota termacet di dunia, naik tiga peringkat daripada sebelumnya. Tak ada penguraian kemacetan secara signifikan dalam setahun ini.

Sebagai dasar pelaksanaan aturan jalan berbayar elektronik (”electronic road pricing”/ERP) di wilayah DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI tengah menyiapkan naskah dari peraturan daerah tentang ERP tersebut.

Jalan berbayar elektronik (ERP) menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan Ibu Kota. Prinsip ERP, mirip kebijakan ganjil genap. Intinya membatasi kendaraan bermotor yang melintas di sejumlah jalan protokol.