Alih-alih memanfaatkan regulasi yang telah tersosialisasi ke lapangan guna menguatkan BUMDes, pemerintah justru membentuk lembaga baru Kopdes MP.

Narasi korupsi desa yang terlalu berat telah meruntuhkan kepercayaan terhadap desa. Ini merugikan keseluruhan warga.

Badan Pusat Statistik acap kali menampilkan wajah desa buruk rupa, kalah bersolek dibandingkan wajah kota.

Satu dasawarsa UU Desa mengajarkan, kebijakan atas desa mesti mencakup dimensi demokrasi, ekonomi lokal, sosial budaya.

Momentum Lebaran di tahun politik meningkatkan frekuensi forum-forum dialog rakyat dan tokoh. Komunikasi dalam setiap forum melempangkan laju aspirasi desa kepada penguasa eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pemerintah desa memiliki tenaga untuk mendukung temuan baru yang mempermudah kehidupan warga. Caranya, membelanjakan dana desa untuk mendukung penciptaan teknologi tepat guna.

Membangun desa masa kini mesti peka inflasi. Dana desa dapat mewujud kegiatan sebagai penjaga daya beli warga. Fokus mitigasi dampak inflasi diarahkan guna menjaga daya beli warga, terutama lapisan terbawah.

Pembangunan desa dalam jangka panjang memegang kemudi strategis terutama guna menyejahterakan warga negara Indonesia. Namun, ada sejumlah isu penting berkaitan kepedulian desa terhadap perubahan iklim dan isu ekologi.