Pemutihan usaha perkebunan sawit di kawasan hutan menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum yang berdampak pada penyelesaian permasalahan tanah masyarakat di kawasan hutan.

Perempuan dan anak jadi kelompok paling rentan dieksploitasi di perkebunan sawit. Sistem kerja membuat mereka terpaksa membantu suami bekerja mengutip berondolan. Para perempuan juga dipekerjakan sebagai pekerja lepas.

Di tengah tekanan yang dihadapi buruh sawit, sejumlah buruh mulai mendapat kesejahteraan lebih baik. Hak pekerja semakin terpenuhi terutama di kebun yang mendapat sertifikasi dan terdapat serikat buruh yang berkembang.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut lima isu strategis segera dirampungkan agar perundingan perjanjian kemitraan ekonomi RI-UE selesai akhir 2023. Inilah bentuk perlawanan RI atas diskriminasi Eropa.

Harmonisasi regulasi sawit diharapkan membantu petani swadaya untuk menciptakan produk yang berkelanjutan dan diterima pasar global. Pendanaan dan tata kelola lembaga tani perlu diperhatikan untuk mendorong program ini.

Sertifikasi sawit berkelanjutan memberikan manfaat bagi petani dan organisasi. Manfaat itu di antaranya meminimalisasi biaya pengelolaan kebun dan meningkatkan jumlah produksi.

Penggunaan CSR dapat menjadi peluang mengatasi kendala sumber pembiayaan dalam implementasi rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan.

Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO sangat diperlukan supaya pasar internasional menilai produk kelapa sawit yang diekspor telah memenuhi aspek-aspek berkelanjutan.