Polri berkomitmen untuk menindak anggotanya yang terlibat sebagai beking aktivitas bisnis ilegal, terutama jika menemukan fakta hukum.

Setelah sempat diperiksa, polisi menetapkan Ismail Bolong sebagai tersangka kasus tambang ilegal. Polisi juga telah menetapkan dua tersangka lain dalam kasus ini.

Proses hukum yang menyeluruh amat penting untuk memutus mata rantai bisnis tambang ilegal di Kaltim. Tambang ilegal bisa merebak dan eksis di Kaltim lantaran ada rantai bisnis yang saling menguntungkan.

Bekas anggota Satintelkam Polresta Samarinda Ismail Bolong diperiksa di Bareskrim Polri, Selasa (6/12/2022). Ismail diperiksa terkait keterengannya dalam sebuah video yang menyebut adanya setoran tambang ilegal.

Bekas Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, membenarkan pernah menyelidiki dugaan setoran tambang ilegal di Kalimantan Timur kepada petinggi Polri.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan telah melacak aliran dana Ismail Bolong di kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat Polri. PPATK juga siap memberikan data jika diminta pihak berwenang.

Transparansi Polri terkait kasus dugaan pemberian setoran dari aktivitas tambang ilegal di Kaltim, yang diduga libatkan petinggi Polri, tentukan persepsi publik terhadap institusi kepolisian tuntaskan kasus tersebut.

Rentetan peristiwa tentang Ismail Bolong dan dugaan aliran dana tambang ilegal ke anggota polri belum menemui titik terang. Presiden dan Kapolri perlu menyelesaikan agar kasus yang merugikan negara dan rakyat ini terang.