Menu
Cari
Berlangganan
Masuk
Mobile App
Reward
Kompas Hari Ini
Baru
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
ipak
Skor IPAK yang dirilis BPS terus menurun. Pada 2024 nilainya 3,85; tahun 2023 sebesar 3,92; dan tahun 2022 sebesar 3,93.
Bagikan
Lihat Perilaku Pejabat Koruptif, Masyarakat Semakin Permisif
Skor IPAK yang dirilis BPS terus menurun. Pada 2024 nilainya 3,85; tahun 2023 sebesar 3,92; dan tahun 2022 sebesar 3,93.
Politik & Hukum
·
17 Juli 2024 · 19:00 WIB
BPS: Masyarakat Semakin Menganggap Wajar Korupsi Kecil
Sebanyak 6,64 persen masyarakat yang mengakses layanan publik membayar melebihi ketentuan pada 2023. Hal ini meningkat 2,17 persen dibandingkan dengan tahun lalu.
Politik & Hukum
·
6 November 2023 · 19:20 WIB
Belum Ada Harmonisasi Melawan Korupsi
Pembebasan bersyarat narapidana korupsi menjadi potret korupsi belum menjadi kejahatan luar biasa. Harmonisasi penanganan korupsi menjadi penting diperkuat untuk meneguhkan komitmen melawan perilaku korup.
Riset
·
12 September 2022 · 09:00 WIB
KPK Nilai Pendidikan Masyarakat Jadi Kunci Peningkatan Indeks Perilaku Antikorupsi
Hasil survei IPAK Indonesia tahun 2022 yang digelar oleh BPS memperlihatkan kenaikan IPAK 0,05 poin, dari skor 3,88 pada 2021 menjadi 3,93 pada 2022. KPK menilai pendidikan antikorupsi menjadi kunci peningkatan IPAK.
Politik & Hukum
·
3 Agustus 2022 · 07:00 WIB
Di Tengah Kultur Permisif, Pilkada Saat Pandemi Perbesar Celah Politik Transaksional
Masyarakat kian permisif terhadap pemberian uang atau barang saat pilkades, pilkada, dan pemilu. Dalam konteks itu, pilkada yang berlangsung saat pandemi Covid-19 belum tuntas memperbesar potensi politik transaksional.
Politik & Hukum
·
16 Juni 2020 · 11:10 WIB
Iklan