Pengawasan penerimaan peserta didik baru melibatkan berbagai kementerian/lembaga demi menjaga integritas pelaksanaan.

Pendidikan politik yang seimbang dan obyektif dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum tanpa membuka ruang bagi kampanye politik di sekolah.

Menurut Indonesia Corruption Watch, paling tidak 37 kasus korupsi yang terjadi di perguruan tinggi (PT) telah dan sedang diproses oleh institusi penegak hukum. Seperti apa bentuk-bentuk umum korupsi di Perguruan Tinggi?