Konstitusi tegas menentukan, Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, tercipta peradilan yang bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk presiden.

Hakim cuti bersama merupakan upaya menjaga independensi, baik secara kelembagaan maupun personal.

Fraksi PDI-P mengaku sudah mendekati fraksi lain di DPR untuk menolak revisi UU MK yang mengancam independensi hakim.

KY berkomitmen akan lebih terbuka pada masukan publik untuk memperbaiki profesionalisme KY dalam seleksi hakim ”ad hoc”. Masukan dari masyarakat sipil yang telah diterima akan dijadikan pegangan bagi KY ke depan.

Semua elemen masyarakat punya tanggung jawab mengawal putusaan hakim. Namun menilaiputusan hakim tak cukup hanya hanya melihat amarnya, tetapi juga alasan-alasan hakim untuk sampai pada amar tersebut.

Sebagai lembaga negara yang salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan pada hakim, Komisi Yudisial (KY) dipertanyakan eksistensinya. Masihkah KY mampu merespons dan berjuang membangun kepercayaaan publik?