IKP Indonesia pada 2023 berada pada angka 71,57, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dengan indeks sebesar 77,88.

Peran media dan jurnalis penting di era disrupsi teknologi. Hambatan kemerdekaan pers perlu disingkirkan.

Turunnya Indeks Kemerdekaan Pers Sumsel tidak lepas dari minimnya pemahaman pemerintah mengenai tugas dan fungsi pers.

Tolok ukur demokrasi bukan kehendak penguasa, betapa pun baiknya, melainkan pembatasan kekuasaan oleh konstitusi.

Pasal-pasal bermasalah dalam KUHP potensial mengkriminalisasi kerja jurnalistik. Karena itu, ruang partisipasi untuk mengubah pasal-pasal tersebut perlu dibuka.

Seperti tahun lalu, Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2022 belum bisa menembus kategori bebas. Jalan menuju mimpi kemerdekaan pers seutuhnya masih dihantui ”ranjau-ranjau” regulasi.

Kenaikan Indeks Kemerdekaan Pers 2022 masih dibayangi sejumlah persoalan. Kekerasan terhadap wartawan masih terjadi, kesejahteraan jurnalis belum terjamin, dan akses informasi bagi penyandang disabilitas tidak memadai.

Wartawan harus serba bisa, mampu membuat karya tekstual, audio, dan audiovisual. Kompetensi ini bisa membuat wartawan dan media terus relevan dengan publik dan kemerdekaan pers.