impor pangan - Kompas.id

impor pangan

Pemerintah harus benar-benar hati-hati dalam memutuskan impor atau tak impor dengan berbasis data yang kuat.

Bagikan

Stop Impor Pangan di 2025

Pemerintah harus benar-benar hati-hati dalam memutuskan impor atau tak impor dengan berbasis data yang kuat.

Prabowo Percepat Target Swasembada Pangan dari 2028 ke 2027

Swasembada beras dan jagung ditargetkan tercapai pada 2027. Saat ini, pemerintah tengah membenahi problem-problem mendasar sektor pangan dan pertanian.

Harga Pangan Dunia Naik Lagi, Apa Kabar Impor Pangan RI?

Indonesia berpotensi defisit beras pada 2024 sebesar 590.000 ton. Pemerintah berkomitmen tak akan mengimpor beras sebanyak tahun 2023 dan 2024.

Kepala Bapanas: Tak Mudah Bikin Semua Pihak Senang

Produksi, cadangan, dan keanekaragaman pangan serta kesejahteraan produsen menjadi kunci ketahanan pangan nasional.

Kegagalan Pembangunan Pertanian

Berbagai program swasembada pangan dan ”food estate” gagal, dan impor komoditas pangan melonjak hampir dua kali lipat.

Iklan

Ramalan Harga Pangan Dunia Satu Dekade Mendatang (3)

Harga komoditas pangan dunia diperkirakan cenderung sedikit turun dalam satu dekade ke depan, 2024-2033.

Lampu Kuning Pangan Nasional

Iklim ekstrem berdampak pada produksi pangan nasional, sementara sejumlah negara membatasi ekspor pangan. Ini harus jadi perhatian pemerintah.

Kantor Staf Presiden Ingatkan Hati-hati Kendalikan Harga Pangan

Pengendalian harga sejumlah komoditas pangan tahun ini cukup dilematis. Dibutuhkan kebijaksanaan tertentu agar petani dan peternak tetap menikmati keuntungan, serta konsumen tidak terbebani kenaikan harga pangan.

Menanti Guyuran Manis Pemerataan Pembangunan

Survei Kepemimpinan Nasional Kompas bidang ekonomi pada Mei 2023 menunjukkan masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah dalam pemerataan pembangunan antarwilayah. Survei juga menyisakan sejumlah catatan.

Pemerintah Terus Gulirkan Gerakan Pangan Murah

Badan Pangan Nasional telah menggelar 410 Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga pekan lalu di 108 kabupaten/kota dan 26 provinsi hingga akhir pekan ini. Kementerian Dalam Negeri meminta setiap daerah mengantisipasi inflasi.

Iklan