Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menuturkan, dalam kasus dugaan korupsi impor emas, penyidik masih mendudukkan kasus itu di antara UU Kepabeanan dengan UU Tindak Pidana Korupsi.

Dari informasi yang diterima, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, kasus impor dan pemberian bea masuk komoditas emas periode 2021-2022 telah masuk ke proses penyidikan. Artinya, Kejaksaan menemukan dua alat bukti.