Badan Penerimaan Negara akan sia-sia jika pemerintah tidak konsisten menjaga disiplin fiskal dan kepercayaan publik.

Akan ada efisiensi 100 miliar dollar AS atau setara Rp 1.638 triliun dalam lima tahun ke depan di era Prabowo yang dikumpulkan sebagai ”ekuitas” bangsa Indonesia. 

Selain berisi komitmen untuk menurunkan emisi, Perjanjian Paris juga menyediakan peluang ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan bagi Indonesia.

Walau dikritik di COP29, Hashim tegaskan ”food estate” terus dijalankan demi ketahanan pangan. Sebagai gantinya, pemerintah akan memasifkan reboisasi.

Indonesia dan Jepang telah meraih pencapaian dalam pengakuan kredit karbon.

Penegakan hukum mesti dilakukan tanpa pandang bulu. Konsistensi dan ”political will” Prabowo diuji.

Tambahan anggaran berasal dari penegakan pungutan pajak pengusaha nakal, penjualan kredit karbon, dan ekonomi digital.

Pembangunan rumah susun di perkotaan akan didorong pada lahan pasar, stasiun, dan jalan raya.