Pemerintah perlu membuat kanal aduan dan pengawasan teknis vaksinasi gotong royong untuk memantau adanya pemotongan hak karyawan untuk memenuhi anggaran penyediaan vaksin oleh perusahaan.

Vaksinasi gotong royong diharapkan dapat mempercepat tercapainya kekebalan kelompok. Namun, harga vaksin dikhawatirkan tidak dapat dijangkau perusahaan-perusahaan kecil.

Kalangan usaha dan industri yang tak mampu menggelar vaksinasi gotong royong perlu solusi, misalnya memberi pinjaman ke perusahaan satu rantai pasok, vaksinasi gratis bagi sektor garda depan, dan mengunakan skema BPJS.