Dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin canggih dan kompleks, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak dengan memanfaatkan teknologi terkini.

Presiden Jokowi menegaskan, RUU Perampasan Aset sudah mendesak untuk disahkan karena hukuman penjara belum memberikan efek jera bagi koruptor.

Dalam debat capres-cawapres nanti, para kandidat Pilpres 2024 perlu digali komitmennya mengembalikan independensi KPK dengan mencabut UU KPK hasil revisi tahun 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penghargaan kepada pelapor gratifikasi inspiratif dan instansi yang konsisten dalam menyampaikan LHKPN. Mereka menjadi teladan bagi masyarakat dalam menanamkan nilai antikorupsi.

KPK diharapkan segera menahan orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, seperti Gubernur Papua Lukas Enembe, Hakim Agung Gazalba Saleh, dan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron agar tidak melarikan diri.

KPK ingatkan agar korupsi proyek infrastruktur dihentikan di Sumut. Hampir semua korupsi di Sumut terkait dengan proyek infrastruktur. Sumut pun sedang menjalankan megaproyek pembangun jalan provinsi Rp 2,7 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan, sudah 17 kepala daerah di Sumut terjerat korupsi. Oleh karena itu, sistem pengawasan di provinsi itu harus terus ditingkatkan.