Sebanyak 897 laporan atau lebih dari 50 persen pengaduan yang diterima Kemenaker menyangkut THR tidak dibayar.

Transpuan hingga kini mengalami stigmatisasi dan diskriminasi. Perjuangan mendapatkan haknya melalui jalan berliku.

UU Cipta Kerja menjadi cermin kuasa oligarki yang memberangus hak pekerja termasuk hak perempuan pekerja

Perbincangan soal ketenagakerjaan di media sosial semakin jamak. Sebagian angkatan kerja usia muda diduga tak punya posisi tawar kuat di dunia kerja. Adakalanya, persoalan berakar pada problem kebijakan dan kompentensi.

Tujuh hari jelang Lebaran, Posko THR Kemenaker menerima 3.304 laporan seputar pembayaran THR. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, pelanggaran hak normatif pekerja seperti tunggakan pembayaran THR akan terus berulang.

Pemerintah dinilai tidak cukup hanya memberikan imbauan untuk membayar THR tanpa penguatan pengawasan di lapangan. Untuk memastikan aturan berjalan, pendekatan seharusnya diubah dari penindakan menjadi pencegahan.

Pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya keagamaan kerap berulang dari tahun ke tahun. Pemerintah diminta memperkuat fungsi pengawasan dan pencegahan untuk memastikan pekerja mendapatkan haknya.

Aturan pembayaran THR keagamaan sedang disiapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang membaik. Agar isu THR tidak selalu menjadi masalah yang berulang setiap tahun, pengawasan ketenagakerjaan harus diperkuat.