Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
hak informasi
Sidang sengketa informasi ini digelar karena Kemendagri tidak memberikan hak informasi publik terkait proses dan prosedur lebih dari 100 pengangkatan Penjabat Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri
Bagikan
Hak Atas Transparansi Informasi Proses Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah
Sidang sengketa informasi ini digelar karena Kemendagri tidak memberikan hak informasi publik terkait proses dan prosedur lebih dari 100 pengangkatan Penjabat Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri
Fotografi
·
Kebijakan Blokir Internet di Papua, Pemerintah Yakin Tak Melanggar Hukum
Pemerintah mempertimbangkan banding atas putusan PTUN Jakarta yang menyatakan pemerintah melanggar hukum atas kebijakan melambatkan dan memutus internet di Papua dan Papua Barat, tahun 2019.
Politik & Hukum
·
Hak atas Informasi Masih Berpotensi Dilanggar
PTUN Jakarta menyatakan, tindakan pemerintah memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada 2019 melanggar hukum. Meskipun demikian, putusan dianggap bak pisau bermata dua.
Politik & Hukum
·
Iklan