Pelabuhan Indonesia pasca merger mempunyai sejumlah pekerjaan rumah, salah satunya memfungsikan secara maksimal pelabuhan yang idle capacity. Ini hendaknya dilakukan dalam upaya memacu kinerja program tol laut.

Selama ini, negara belum sepenuhnya hadir pada saat nelayan mengalami masa sulit. Sejumlah peraturan, meski bertujuan baik, mempersulit nelayan sehingga perlu diimbangi dengan dukungan alternatif usaha untuk nelayan.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dinilai tidak mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan pelayaran rakyat secara umum. Masih banyak hal yang harus dibenahi.