Keterbatasan sumber daya yang dihadapi KPID di seluruh Indonesia memprihatinkan. Mereka adalah telinga dan mata regulator penyiaran garis depan yang paling dekat dengan masyarakat lokal dalam konsumsi siaran digital.

Proses politik di DPR terkait penyiaran ini telah berorientasi pada kebijakan politik pasar yang menguntungkan monopoli dan memperbesar intervensi negara, tetapi justru menafikan kepentingan publik.