Covid-19 telah mengingatkan kita untuk melakukan evaluasi atas konsep dan praktik pilkada langsung sehingga dapat bersinergi dengan rezim desentralisasi dan otonomi daerah.

Pelaksanaan haji mensyaratkan kemampuan dalam arti mampu secara keuangan, kesehatan, dan keamanan. Tanpa kemampuan itu, tidak wajib berhaji.

Melonggarkan pembatasan bukan tanpa konsekuensi. Salah satunya, kasus Covid-19 yang kembali bertambah. Pemerintah harus secepatnya mengendalikan ini jika tidak ingin gelombang infeksi kedua terjadi.