Menu
Cari
Berlangganan
Masuk
Mobile App
Reward
Kompas Hari Ini
Baru
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Endriartono Sutarto
Indonesia adalah negara hukum. Kalau penunjukan prajurit TNI aktif di berbagai posisi sipil di luar UU TNI memang diperlukan, harus ada perubahan dulu pada UU itu.
Bagikan
Penempatan TNI Aktif di Berbagai Jabatan Sipil, Endriartono: Ubah Dulu UU TNI
Indonesia adalah negara hukum. Kalau penunjukan prajurit TNI aktif di berbagai posisi sipil di luar UU TNI memang diperlukan, harus ada perubahan dulu pada UU itu.
Politik & Hukum
·
11 Februari 2025 · 22:08 WIB
Presiden Kutuk Keras Aksi Peledakan Bom (Arsip Kompas)
Pada Sabtu (12/10/2002), tiga bom meledak di Bali: dua terjadi di Kuta; dan satu di dekat Konsulat Jenderal Amerika Serikat; menelan 203 korban jiwa dan 209 luka-luka.
Arsip Kompas
·
27 Juni 2022 · 13:15 WIB
Di Balik Pertemuan Prabowo dengan Purnawirawan Jenderal TNI
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah purnawirawan TNI di kantor Kementerian Pertahanan, Senin (10/1/2022).
Video
·
13 Januari 2022 · 10:23 WIB
Prabowo Temui Purnawirawan Jenderal TNI, Ada Agum Gumelar dan Hendropriyono
Pertemuan disebut untuk menghimpun masukan dari para tokoh senior TNI terkait dengan strategi pertahanan RI. Namun pengamat menyinyalir, pertemuan juga bagian dari konsolidasi lunak Prabowo menuju Pemilu 2024.
Politik & Hukum
·
12 Januari 2022 · 19:26 WIB
Penguatan Lembaga Anti Korupsi Dibutuhkan
Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan. Di tengah tantangan yang semakin kompleks, perlu ada terobosan untuk menguatkan lembaga anti korupsi itu. Langkah ke arah ini memerlukan dukungan banyak pihak.
Politik & Hukum
·
29 April 2019 · 22:41 WIB
Iklan
