BPN Prabowo-Sandi menilai KPU belum maksimal dalam mengusut dugaan 17,5 juta nama bermasalah pada DPT meski telah dilakukan verifikasi faktual. BPN melaporkan temuan ini ke KPU sejak 15 Desember 2018 dan data digital diserahkan pada 1 Maret 2019. Selain ke KPU, BPN juga melaporkan dugaan DPT ganda ini ke Bawaslu pada 11 April.