logo Kompas.id
›
Utama›KPU Dinilai Belum Maksimal...
Iklan

KPU Dinilai Belum Maksimal Usut Dugaan 17,5 Juta DPT Bermasalah

BPN Prabowo-Sandi menilai KPU belum maksimal dalam mengusut dugaan 17,5 juta nama bermasalah pada DPT meski telah dilakukan verifikasi faktual. BPN melaporkan temuan ini ke KPU sejak 15 Desember 2018 dan data digital diserahkan pada 1 Maret 2019. Selain ke KPU, BPN juga melaporkan dugaan DPT ganda ini ke Bawaslu pada 11 April.

Oleh
PRADIPTA PANDU/NIKOLAUS HARBOWO
· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/yoTx2UxKF-Gg1nLluO6Q9yqWRuU=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F76503844_1552325104.jpg
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Warga mencari namanya di lembaran daftar pemilih tetap (DPT) di Kantor Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah, Senin (4/3/2019). Calon pemilih diimbau untuk memastikan nama mereka tertera di DPT jauh-jauh hari sebelum berlangsung pemungutan suara pada 17 April 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai, Komisi Pemilihan Umum belum maksimal dalam mengusut dugaan 17,5 juta nama bermasalah pada daftar pemilih tetap meski telah dilakukan verifikasi faktual. BPN Prabowo-Sandi juga mendorong agar KPU lebih cermat dalam memasukkan data penghitungan suara dan mengoreksinya jika terjadi kesalahan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi Hashim Djojohadikusumo dalam kunjungan media ke Redaksi Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Editor:
hamzirwan
Bagikan