Selain pembangunan sekolah, Disdik Kota Bogor juga menyiapkan anggaran untuk penambahan kelas baru dan perbaikan sekolah.

Selain pendataan, bangunan sekolah perlu mendapatkan intervensi anggaran karena sudah berusia lebih dari 40 tahun atau banyak bangunan sudah berdiri sejak tahun 1970. Oleh karena itu, perlu rehabilitasi dan renovasi.

Bantuan tunai langsung hanya diterima sebagian kecil masyarakat dalam waktu singkat dengan jumlah yang tidak sebanding jika terjadi inflasi.

Dari 520 minimarket, 222 di antaranya belum mengantongi Izin Usaha Toko Swalayan. Keberadaan minimarket perlu diatur agar tak semakin menjamur. Pedagang kecil perlu dilindungi.

Diharapkan pengesahan raperda menjadikan Perumda Trans Pakuan bisa bekerja secara profesional, memberikan pelayanan transportasi publik terbaik kepada masyarakat, dan bisa membenahi permasalahan internal perusahaan.

Anggaran yang disiapkan untuk warga kurang mampu itu kini menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Jangan sampai warga kembali tidak mendapatkan bantuan karena ketidakakuratan pendataan.

Berdasarkan data BP Jamsostek Bogor, tercatat ada 449.000 pekerja sektor informal di Kota Bogor. Dari jumlah itu, baru 154.000 orang yang terdaftar dalam program Jamsostek.