Pemprov Kalimantan Selatan masih menunggu keputusan dari Kemendagri untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur saat ini.

Bantuan keuangan bagi partai politik diharapkan menjadi modal parpol untuk mematangkan persiapan menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Upaya DPRD Kalimantan Selatan memediasikan konflik antara PT Antang Gunung Meratus dan PT Tapin Coal Terminal terkait penutupan jalan angkutan batubara belum membuahkan hasil. Permasalahannya berlanjut di jalur hukum.

Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan menyuarakan penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui DPRD Provinsi Kalsel, mereka menyampaikan tujuh tuntutan kepada Presiden dan Ketua KPK.

Serikat pekerja di Kalimantan Selatan menagih draf asli atau final RUU Cipta Kerja. Adanya beberapa draf yang beredar saat ini menimbulkan ketidakpastian dan bisa memunculkan berbagai hoaks atau kabar bohong.

Aksi menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga dilakukan di Kalimantan Selatan. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalsel menuntut Presiden mengeluarkan perppu untuk membatalkannya.