Mahasiswa menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat, terutama terkait efisiensi anggaran.

Pemprov Kalimantan Selatan masih menunggu keputusan dari Kemendagri untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur saat ini.

Bantuan keuangan bagi partai politik diharapkan menjadi modal parpol untuk mematangkan persiapan menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Upaya DPRD Kalimantan Selatan memediasikan konflik antara PT Antang Gunung Meratus dan PT Tapin Coal Terminal terkait penutupan jalan angkutan batubara belum membuahkan hasil. Permasalahannya berlanjut di jalur hukum.

Mahasiswa Kalimantan Selatan kembali menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi mahasiswa kali ini berlangsung hingga tengah malam dan tetap damai.

Serikat pekerja di Kalimantan Selatan menagih draf asli atau final RUU Cipta Kerja. Adanya beberapa draf yang beredar saat ini menimbulkan ketidakpastian dan bisa memunculkan berbagai hoaks atau kabar bohong.

Aksi menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga dilakukan di Kalimantan Selatan. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalsel menuntut Presiden mengeluarkan perppu untuk membatalkannya.