KPK memperkirakan masih ada ratusan aset Pemprov Papua, seperti mobil dan rumah dinas, yang masih disalahgunakan.

Penambahan alokasi kursi DPR sebagai imbas pembentukan empat provinsi baru di Papua dan Papua Barat diyakini akan lebih memperkuat representasi politik masyarakat Papua di parlemen.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menggelar pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Senin (26/9/2022), di Kantor Komnas HAM, Jakarta.