Menurut Komnas HAM, diperlukan penguatan regulasi untuk melindungi aktivis atau pembela HAM yang advokasinya kerap berhadap-hadapan dengan negara. 

”Doxing” atau pengungkapan data pribadi di media sosial dinilai jadi ancaman terhadap kerja-kerja pembela HAM yang menuntut transparansi publik di negara demokrasi. 

Pengetatan keamanan serta perlindungan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas sehari-harinya perlu digencarkan.

Kalangan aktivis serta jurnalis perlu aktif dan mandiri meningkatkan keamanan digital masing-masing. Ini penting karena ancaman serangan digital, seperti peretasan, yang menyasar kelompok ini kian marak belakangan.

Akademisi kritis maupun kebebasan akademik rentan mendapatkan serangan. Sudah sepatutnya ada perlindungan penuh dari pimpinan kampus maupun lembaga riset yang bersangkutan.

Pemerintah menilai membangun dari pinggiran dan menyiapkan karpet merah bagi investor lewat UU Cipta Kerja sebagai upaya pemenuhan hak asasi warga negara di bidang ekonomi. Namun aktivis menilai, ini hanya ”lip service”.

Di tengah hantaman kritik seperti itu menjadi tanda tanya banyak orang: apa langkah Facebook Inc selanjutnya selain mengubah nama? Beberapa petunjuk bisa dilihat dari pernyataan beberapa petingginya, termasuk Zuckerberg.

Pegiat Aksi Kamisan Pontianak dan bagian dari Gerakan Rakyat Antikorpusi (Gertak) Kalimantan Barat, YS (26), melaporkan peretasan, teror digital, dan ”doxing” yang dialaminya ke kepolisian.