Di Era Merdeka Belajar, guru dituntut mempelajari banyak hal dan dipaksa jadi budak teknologi, melalui tirani aplikasi.

Kemampuan membaca anak-anak Indonesia berada dalam titik terendah sejak kepesertaan dalam PISA pada tahun 2000.

Program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak perlu dievaluasi. Program ini mengukuhkan ketidakadilan dan ketimpangan perhatian pemerintah kepada sebagian besar guru dan sekolah yang seharusnya dikembangkan pemerintah.

Konsep fungsi dan tujuan pendidikan nasional di dalam RUU Sisdiknas harus direvisi. Sekali salah mengarahkan kompas pendidikan, kapal pendidikan nasional akan kian menjauh dari cita-cita koletif bangsa.

Rupiah mengundang para predator pendidikan berebut kekuasaan demi berbagai kepentingan. Membatasi gelojoh nafsu para predator pendidikan merampok anggaran pendidikan adalah sebuah kemendesakan!

Ambiguity can give birth to escapism, namely avoiding responsibility, or in the case of severe deviation, it can reach the level of scapegoating, namely blaming another party.

Revisi PP No 57/2021 mendesak dilakukan untuk menghindari adanya disintegrasi sistem pendidikan, munculnya berbagai macam konflik kepentingan, dan hilangnya mekanisme demokratis dalam pengelolaan pendidikan.

Pendidikan adalah urusan bersama. Elitisme dalam mengelola pendidikan hendaknya dihindarkan. Apalagi memberi kewenangan dalam pengembangan pendidikan kepada segelintir orang.