Dalam tuntutannya, JPU menjerat Dodi dengan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 juncto Ayat 1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Korupsi anggaran infrastruktur kerap menjerat kepala daerah di Sumatera Selatan. Selain Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim juga mengalaminya. Korupsi ini sangat sulit diberantas karena melibatkan pejabat daerah.

Perluasan lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan masih terjadi untuk memenuhi kewajiban plasma perusahaan setelah keluarnya moratorium sawit sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018.