Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Dividen BUMN
Bagikan
Struktur Setoran Dividen Timpang, Tata Kelola Baik Belum Merata di BUMN
Dividen BUMN terbesar masih didominasi oleh sektor perbankan, menunjukkan perlunya pemerataan perbaikan tata kelola.
Ekonomi
路
Himbara Jadi Kontributor Utama Setoran Dividen BUMN ke Kas Negara
Total alokasi dividen yang akan disetorkan bank Himbara adalah Rp 92,12 triliun, sebagian masuk ke kas negara.
Ekonomi
路
Erick Thohir Patok Setoran Dividen BUMN Rp 85,5 Triliun pada 2024
Target setoran dividen BUMN untuk 2024 naik menjadi Rp 85,8 triliun dari target sebelumnya Rp 80,8 triliun.
Ekonomi
路
Perbaikan Kinerja dan Efisiensi BUMN Kerek Dividen Lampaui PMN
Secara rinci, total realisasi dan usulan PMN selama periode 2020-2024 mencapai Rp 226,1 triliun. Adapun realisasi dan usulan dividen di periode yang sama justru lebih besar, yakni Rp 279,4 triliun.
Ekonomi
路
Investasi Pemerintah pada BUMN Berdampak terhadap Pemulihan Ekonomi
Selain memberikan tambahan likuiditas untuk kas negara melalui dividen, pajak, dan penerimaan bukan pajak, investasi pemerintah pada BUMN juga untuk menopang pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekonomi
路
Iklan
Penyertaan Modal Negara untuk BUMN Kementerian Keuangan Capai Rp 82,1 Triliun
Penanaman modal dilakukan untuk mengupayakan peran BUMN atau lembaga sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan dalam memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara.
Ekonomi
路
Periode Bertahan Hidup
Penyebab terpuruknya kinerja keuangan BUMN, selain pandemi, adalah beban penugasan dari pemerintah yang tidak setimpal dengan kemampuan perseroan. Kondisi itu diperparah dengan tata kelola buruk serta intervensi politik.
Ekonomi
路
Iklan