Menyusul rencana induk yang telah dikeluarkan, pemerintah sekarang tengah menyiapkan rencana aksi untuk mempercepat pembangunan Papua.

Wapres Amin menegaskan, pendekatan kesejahteraan akan tetap dijalankan untuk menyejahterakan dan memajukan Papua. Penyelesaian masalah keamanan pun akan ditempuh melalui pendekatan komprehensif.

Penunjukan pejabat Kemendagri sebagai sekda untuk tiga provinsi baru di Papua dianggap masih dalam koridor yang memadai. Meskipun demikian, untuk pengisian jabatan lainnya tetap perlu utamakan orang asli Papua.

Hadirnya tiga provinsi baru di Papua berpotensi mengubah komposisi daerah pemilihan dan alokasi kursi. Perubahan terhadap undang-undang menjadi sebuah kebutuhan guna menjamin pelaksanaan pemilu di daerah hasil pemekaran.

Kamis (30/6/2022), DPR mengesahkan tiga provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.