Kewajiban petahana cuti selama masa kampanye, 60 hari kalender, dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.

Meski tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri, namun kontestasi pemilu dan pilpres 2023 dianggap bisa mengganggu kinerja menteri dan kepala daerah di pemerintahan.

Kendati para menteri cukup mengajukan cuti untuk berkampanye, penurunan kinerja ataupun penggunaan fasilitas negara menjadi perhatian. Mampukah mereka menunjukkan integritas dan tidak memanfaatkan fasilitas negara?

Presiden Jokowi menyetujui cuti kampanye bagi Menko Polhukam Mahfud MD yang maju jadi cawapres dan Menhan Prabowo Subianto yang maju jadi capres pada Pilpres 2024. Pemerintah memastikan pemerintahan tetap berjalan.