Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
catatan politik dan hukum budiman tanuredjo
Langkah politik diperlukan untuk menangkap ”badai” kejengkelan sosial agar tak berubah menjadi bahaya.
Bagikan
”Badai” Pasti Berlalu
Langkah politik diperlukan untuk menangkap ”badai” kejengkelan sosial agar tak berubah menjadi bahaya.
Opini
·
Ibarat Memutar Kaset Lama
Polemik soal strategi pemberantasan korupsi kembali mengemuka. Sebagian menganggap pencegahan lebih utama, ada pula pendapat pencegahan dan penindakan harus dijalankan bersamaan. Lalu, bagaimana solusinya?
Politik & Hukum
·
Paniai Mengubur Harapan
Jalan pengadilan HAM ad hoc dikatakan telah gagal atau digagalkan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Reformasi yang berumur 24 tahun belum bisa memberikan terang soal pelanggaran HAM masa lalu.
Politik & Hukum
·
Saatnya Hening Sejenak
Tragedi Kanjuruhan, gangguan gagal ginjal pada anak-anak, bencana alam, suap di Mahkamah Agung, dan isu "perang bintang" di lingkungan kepolisian melengkapi deretan cerita yang kurang menggembirakan di negeri ini.
Opini
·
Inspirasi dari Tengah Kota
Ancaman perubahan iklim sudah di depan mata. Namun, siapa yang peduli ketika pragmatisme sudah menjadi ”ideologi” baru, korupsi menjadi kejahatan biasa, dan keadilan juga sudah bisa diperjualbelikan?
Opini
·
Iklan
Pesan Memecah Malam di Banaran
Perlu ada terapi kejut untuk menghentikan korupsi di negeri ini. Penegakan hukum keras dengan menyita aset dan mengucilkan secara sosial para koruptor dibutuhkan untuk memberantas korupsi yang sudah menjadi endemis.
Opini
·
Jalan Jokowi untuk HAM Masa Lalu
Langkah Presiden Jokowi mengajukan kembali RUU KKR dan membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial merupakan jalan yang ditempuh untuk melunasi janji kampanye sekaligus melaksanakan tugas konstitusionalnya.
Opini
·
Iklan