Hilangnya alokasi belanja kesehatan wajib dalam UU Kesehatan menimbukan pertanyaan sejauh mana komitmen mayoritas anggota DPR beserta pemerintah pusat untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia.

Pemerintah wajib menjamin kesehatan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat rentan, miskin, dan tidak mampu. Butuh upaya ekstra untuk memastikan tak ada warga yang tertinggal.

Pandemi Covid-19 memundurkan kemajuan setiap negara menuju kesehatan untuk semua. Untuk membangun kembali sistem kesehatan dengan lebih baik adalah dengan memfokuskan kembali sistem kesehatan ke layanan kesehatan primer.

Gangguan pendengaran berdampak kepada banyak aspek kehidupan. Strategi yang efektif untuk mengatasinya dengan imunisasi, pengasuhan anak yang baik, konseling genetik, identifikasi dan pengelolaan kondisi telinga.

Gangguan kesehatan jiwa semakin signifikan dengan adanya pandemi Covid-19. Namun, layanan kesehatan jiwa belum terjangkau semua pihak.

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Setiap warga negara pun berhak atas jaminan kesehatan.

Layanan jaminan kesehatan semakin menjangkau masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilan itu belum cukup untuk mencapai tujuan cakupan kesehatan semesta. Peningkatan akses dan kualitas layanan perlu terus diupayakan.

BPJS Kesehatan menargetkan pada 2021 tidak akan ada defisit, baik secara ”cash flow” maupun aset neto. Pada akhir 2020, masih terjadi defisit pada aset neto.