KPK mengimbau setiap instansi pemerintah agar menghindari praktik suap dalam memperoleh opini WTP. KPK juga mengingatkan otoritas pemeriksa keuangan agar tak menyalahgunakan kewenangannya.

Audit keuangan daerah oleh BPK awalnya dimaksudkan untuk menjamin akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik. “Namun, justru ini diperjualbelikan, dan jadi celah korupsi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa.

Peneliti ICW menyebut politik kekerabatan cenderung selalu mendorong praktik-praktik korupsi karena kehadiran alaminya adalah untuk berkuasa dan melayani dirinya sendiri. Otomatis, kepentingan publik akan terpinggirkan.

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) pada Kamis (28/4/2022) dini hari melalui konferensi pers menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan audit laporan keuangan.

Operasi tangkap tangan oleh KPK diduga terkait pemberian suap kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk pengurusan temuan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bersamaan dengan OTT KPK yang menjerat Bupati Bogor Ade Yasin, Selasa (26/4/2022) malam, nama Rachmat Yasin eks Bupati Bogor yang juga terjerat kasus korupsi saat menjabat sebagai bupati kembali muncul ke permukaan,

KPK masih memeriksa sejumlah pihak yang ditangkap di sejumlah lokasi di Jawa Barat, termasuk Bupati Bogor Ade Yasin, dan perwakilan BPK Jawa Barat. Penangkapan diduga terkait penerimaan suap.

Bupati Bogor, Ade Yasin terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK pada Selasa, 26 April 2022 malam. Ade Yasin ditangkap bersama beberapa pejabat dan pihak dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Jawa Barat.