Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
belanja alutsista
Mekanisme penarikan pembiayaan di awal biasanya dilakukan dalam waktu satu tahun anggaran yang sama, bukan lintas tahun anggaran. Praktik itu juga harus didasari kebutuhan prioritas yang mendesak.
Bagikan
Dianggap Tak Lazim, Tambahan Belanja Alutsista Rp 61,7 Triliun Dipertanyakan
Mekanisme penarikan pembiayaan di awal biasanya dilakukan dalam waktu satu tahun anggaran yang sama, bukan lintas tahun anggaran. Praktik itu juga harus didasari kebutuhan prioritas yang mendesak.
Ekonomi
路
Tambahan Pinjaman Belanja Alutsista Berasal dari Alokasi 2025-2029
Penambahan pagu alokasi pinjaman 4,25 miliar dollar AS untuk alutsista periode 2020-2024 dari alokasi tahun 2025-2029.
Politik & Hukum
路
Belanja Alutsista Kemenhan Ditambah Hingga Rp 61,7 Triliun dari Pinjaman Luar Negeri
Penambahan dana untuk belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista itu berasal dari pinjaman luar negeri, dengan besaran hingga mencapai lebih dari 4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 61,7 triliun.
Video
路
Menhan Prabowo Diperingatkan soal Potensi Konflik Kepentingan
Penunjukan sejumlah anggota Partai Gerindra menjadi direksi dan komisaris di PT Teknologi Militer Indonesia, dinilai bisa dilihat sebagai bentuk konflik kepentingan. Berpotensi pula melanggar sejumlah undang-undang.
Politik & Hukum
路
Menteri Prabowo: Kontrak Alutsista dengan Luar Negeri Bermasalah
Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertahanan mencoba menegosiasikan ulang kontrak yang bermasalah itu. Kontrak yang bermasalah membuat anggaran belanja alat utama sistem persenjataan terlalu tinggi.
Politik & Hukum
路
Iklan