logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊMenteri Prabowo: Kontrak...
Iklan

Menteri Prabowo: Kontrak Alutsista dengan Luar Negeri Bermasalah

Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertahanan mencoba menegosiasikan ulang kontrak yang bermasalah itu. Kontrak yang bermasalah membuat anggaran belanja alat utama sistem persenjataan terlalu tinggi.

Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/CNKOMB4RfgvjLNJKIxTktUoFI9w=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2Fa17afe34-53df-4b73-8481-b9da8e5a6733_jpg-1.jpg
Kompas/Wawan H Prabowo

Tim akrobatik TNI Angkatan Udara unjuk kebolehan di langit Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk menyemarakkan peringatan HUT Ke-74 TNI, Sabtu (5/10/2019). Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di peringatan HUT TNI tersebut menyatakan akan meningkatkan anggaran pertahanan.

JAKARTA, KOMPAS β€” Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut, kontrak lama pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista dengan pihak di luar negeri bermasalah. Implikasinya, anggaran untuk belanja alutsista terlampau tinggi. Oleh karena itu, negosiasi ulang kontrak coba ditempuh. Ini seperti diinstruksikan pula oleh Presiden Joko Widodo.

”Ada masalah dengan kontrak lama dengan luar negeri dan Presiden menilai, anggaran untuk alutsista terlalu mahal. Oleh karena itu, kami diperintahkan melakukan negosiasi kembali oleh Presiden,” katanya seusai bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (13/11/2019).

Editor:
Antonius Ponco Anggoro
Bagikan