Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Basaria Panjaitan
Empat pimpinan KPK Periode 2015-2019 sudah mengakhiri masa jabatannya. Kendati mereka akan punya kesibukan masing-masing, tetapi empat pimpinan yang purna tugas itu tetap ingin berbuat sesuatu untuk melawan korupsi
Bagikan
"Au Revoir" Penjaga KPK dan Selamat Datang "Opung"
Empat pimpinan KPK Periode 2015-2019 sudah mengakhiri masa jabatannya. Kendati mereka akan punya kesibukan masing-masing, tetapi empat pimpinan yang purna tugas itu tetap ingin berbuat sesuatu untuk melawan korupsi
Politik & Hukum
路
1.000 Guru Surabaya Membangun Karakter Antikorupsi
Sebanyak 1.000 guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Surabaya akan mengikuti program Guru Pembangun Peradaban yang diselenggarakan Saya Perempuan Antikorupsi bersama KPK dan Pemkot Surabaya.
Nusantara
路
Penyidik Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Kasus Suap
Koruptor seakan tidak pernah ada habisnya. Setelah satu kasus terungkap, kasus berikutnya kembali terkuak. Kali ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani karena kasus suap.
Politik & Hukum
路
Basaria Panjaitan Tak Lolos Tes Psikologi Capim KPK
Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK mengumumkan 40 peserta yang lolos tes psikologi, Senin (5/8/2019). Pada tahap ini, Basaria Panjaitan tidak lolos.
Video
路
Suap Antar-BUMN, KPK Tangkap Pejabat PT AP II dan PT INTI
Politik & Hukum
路
Iklan
Optimalkan Pendapatan Daerah Lewat Pengawasan
KPK mendorong kepala daerah di Jawa Barat mengoptimalkan pendapatan daerah dengan memperketat pengawasan, salah satunya dalam penerimaan pajak.
Nusantara
路
KPK Mendorong Instansi Lain seperti Kemendagri
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memuji langkah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang memutuskan tak akan melantik pejabat eselon I dan II yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. KPK pun berharap kebijakan Kementerian Dalam Negeri itu diikuti oleh instansi pemerintahan lainnya.
Politik & Hukum
路
KPK Temukan Bukti Zumi Zola Terima Gratifikasi Rp 6 Miliar
Politik & Hukum
路
Ketua Pengadilan Tinggi Manado dan Anggota DPR Ditangkap KPK
Politik & Hukum
路
Iklan