Mayoritas anggaran Kementerian Sosial tahun 2023 akan dialokasikan untuk program perlindungan sosial. Anggaran ini agar dikelola secara transparan dan akuntabel agar hasilnya efektif.

Edukasi kepada warga calon penerima bansos harus dilakukan terus-menerus. Hal itu bertujuan agar mereka bisa memaksimalkan bantuan yang didapatkan.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menambah bantuan sosial bagi masyarakat yang paling terdampak saat pelaksanaan PPKM Darurat. Selain bantuan tunai, sembako juga diberi tambahan 10 kilogram beras.

Penerima bantuan pangan nontunai di Karawang, Jawa Barat, mengeluhkan bahan pokok yang mereka terima memiliki kualitas kurang baik.

Perubahan kebijakan subsidi pangan: dari beras sejahtera (Rastra), yang sebelumnya bernama beras untuk rakyat miskin (Raskin), menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) membuat kebijakan perberasan menjadi terfragmentasi.