Integritas hakim tak bergantung pada aturan perundang-undangan. Karena itu, tidak diperlukan lagi aturan baru yang menyangkut pembinaan hakim.

Sekalipun tidak lagi memimpin Dewan Pers, Bagir Manan tetap merasa dekat dengan masyarakat pers di negeri ini. Ia memperoleh banyak informasi, termasuk gosip yang tak semuanya ada di media massa.

”Mungkin ada sisa-sisa feodalisme di mana ada elite yang mau perlindungan khusus. Menurut saya, jangan jadi pejabat publik kalau takut direndahkan,” kata mantan Ketua MA Bagir Manan soal ”contempt of court” di RKUHP.

Sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa menjerat kebebasan pers. Dalam negara demokrasi, seharusnya pers dijunjung tinggi, tetapi tetap bertanggung jawab.