MK diminta membatalkan tiga pasal dalam UU Desa yang mengatur larangan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi pengurus partai politik.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif di tingkat desa perlu diperkuat. Dengan demikian, BPD dapat menjadi kekuatan penyeimbangan untuk mengawasi pemerintahan desa yang diselenggarakan kepala desa.